www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kemenangan AHM di Pilgub Maluku Utara Dibayar Dengan ...

Posted by On 21.30

Kemenangan AHM di Pilgub Maluku Utara Dibayar Dengan ...

JawaPos.com - Mimpi Ahmad Hidayat Mus (AHM) bakal mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) pada saat pelantikan sebagai Gubernur Maluku Utara sirna sudah. Di tengah proses penghitungan suara di Pilgub Maluku Utara masih berjalan, calon gubernur (cagub) itu harus mendekam di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terhitung dari Senin malam (2/7). Penahanan cagub yang berpasangan dengan Rivai Umar itu seiring dengan statusnya sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong di Kepulauan Sula.

Sebelum ditahan, AHM menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dia tiba bersama adiknya, Zainal Mus, bupati Banggai Kepulauan yang juga menjadi tersangka dalam perkara itu. Mereka didampingi sejumlah kolega dan tim kuasa hukum. Setelah sembilan jam diperiksa, AHM keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 18.30 dengan mengenakan rompi oranye.

Kemenangan AHM di Pilgub Maluku Utara Dibayar Dengan Penahanan di KPK
Ahmad Hidayat Mus (berompi oranye) mulai ditahan KPK (Salman Toyibi/Jawa Pos)

Kepada awak media, AHM menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Malut yang telah memilihnya. Menurut dia, penahanan kemarin merupakan nilai tukar atas keunggulan perolehan suara sementara yang diraihnya di pilkada. "Ini adalah bagian dari nilai tukar yang sangat luar biasa mahalnya. Kami sudah menang pilkada dan ini nilai tukarnya," ujarnya setelah diperiksa.

Penahanan AHM menambah daftar tahanan calon kepala daerah (cakada) KPK yang unggul dalam pilkada 2018. Selain AHM, komisi antirasuah saat ini menahan calon bupati (cabup) Tulungagung Syahri Mulyo yang menang dalam pilkada Tulungagung. Syahri yang berp asangan dengan Marwoto Birowo unggul sementara atas lawannya, Margiono-Eko Prisdianto.

Di sisi lain, kuasa hukum AHM, Wa Ode Nur Zainab, menilai upaya KPK kemarin merupakan bagian dari kriminalisasi kliennya. Sebab, secara substansi, perkara korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong pada 2009 itu sudah lama selesai. Bahkan, saat kasus tersebut ditangani aparat penegak hukum Malut, AHM sempat ''lolos" lewat upaya praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Maluku Utara.

"Kalau berbicara mengenai substansi perkara ini, menurut kami, KPK sudah terlalu jauh, bisa dikatakan semacam kriminalisasi," ungkapnya. Pihaknya pun bakal menempuh langkah hukum lanjutan sebagai upaya melawan KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, penahanan AHM sudah sesuai dengan ketentuan di pasal 21 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, penahanan dilakukan atas dasar objektif dan subjektif penyidik yang menangani perkara itu. "Maka, dilakukan penaha nan AHM selama 20 hari ke depan terhitung hari ini (kemarin, Red)," tegasnya.

(tyo/c7/agm)

Sumber: Berita Maluku Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »