www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Jelang Pencoblosan, Calon Gubernur Maluku Utara Dipanggil KPK

Posted by On 23.14

Jelang Pencoblosan, Calon Gubernur Maluku Utara Dipanggil KPK

Jelang Pencoblosan, Calon Gubernur Maluku Utara Dipanggil KPK Submitted by Nurkholis Lamaau on 26 June 2018 ahm koruptor

Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus. (INT)

KABAR.NEWS, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil salah seorang Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (AHM), untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pembebasan lahan fiktif di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.

KP K melayangkan surat panggilan pemeriksaan berstatus tersangka terhadap AHM dengan nomor surat Spgl:3744/DIK.01.00/23/06/2018, tertanggal 13 Maret 2018 dengan kapasitas sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Dalam surat tersebut, diperintahkan kepada AHM dan Zainal Mus untuk menghadap ke Penyidik KPK dan tim di kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan, pada Senin (25/6/2018) pukul 10.00 Wib untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara yang dimaksud.

Surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan, Direktur Penyidikan, Aris Budiman tersebut, diterima Kapolda Malut, Brigjen Pol M. Naufal Yahya dan telah diserahkan ke keluarga AHM dan Zainal yang merupakan Bupati aktif Kabupaten Banggai Kepulauan.

"Kita hanya diminta KPK untuk menyerahkan surat panggilan itu ke mereka," ungkap Kombes (Pol) Masrur, Direktur Reserse Krimiminal Khusus Polda Malut, seperti dilansir RRI, Sabtu (23/6/2018) malam.

Sekadar diketahui, ini merupakan panggilan perdana terhadap AHM sebagai tersangka. "Hari ini (kemarin-red) AHM diagendakan diperiksa sebagai tersangka," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (25/6/2018).

AHM diumumkan sebagai tersangka pada Jumat (16/3) bersama adiknya, Zainal Mus. Keduanya diduga melakukan korupsi dengan modus pengadaan proyek fiktif, yaitu pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula 2009.

Saat itu, Ahmad berstatus sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2005-2010, sedangkan Zainal selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2009-2014. Diduga, anggaran untuk proyek tersebut sudah dicairkan, yang kemudian dikorupsi keduanya.

Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah. Kemudian, duit senilai Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat ku asa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp850 juta, diterima oleh Ahmad melalui pihak lain untuk menyamarkan.

Sementara, sisanya mengalir ke pihak lain. Hingga kini keduanya belum ditahan. AHM juga telah mengajukan praperadilan terhadap KPK, namun telah ditolak hakim pada Rabu (25/4) lalu.

Sumber: Berita Maluku Utara

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »