www.AlvinAdam.com

Berita 24 Maluku Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Politik SARA Hantui Provinsi Bahagia

Posted by On 22.47

Politik SARA Hantui Provinsi Bahagia

Politik SARA Hantui Provinsi Bahagia MONAS. Ikon Kota Jakarta (Monumen Nasional/Monas). DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling kencang diterpa isu politisasi SARA pada Pilkada 2017 silam. Foto oleh EPA

JAKARTA, Indonesiaâ€"Tingkat kesejahteraan masyarakat ternyata tidak berbanding lurus dengan potensi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) digunakan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Provinsi-provinsi dengan potensi SARA tinggi justru memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih rendah, pemerataan pendapatan yang lebih baik, dan penduduknya jauh lebih bahagia ketimbang provinsi dengan potensi SARA yang rendah.

Hal itu diungkapkan peneliti Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) Chusdarmawan Hidayatsaat memaparkan hasil kajiannya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Mei 2018. Hadir sebagai penanggap kajian itu, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad dan komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.

“Pandangan yang berkembang mengaitkan SARA dengan kemiskinan dan kesenjangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan itu tidak sepenuhnya benar. Ketika kinerja kesejahteraan provinsi diperluas dengan mengikutsertakan indikator indeks kebahagiaan, hasilnya mengejutkan. Provinsi-provinsi yang potensi SARA-nya tinggi penduduknya justru lebih bahagia,” papar Darmawan, sapaan akrab Chusdarmawan.

Dalam penelitiannya, Darmawan membandingkan sejumlah data sekunder, semisal Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang dirilis Bawaslu, Indeks Kebahagiaan 2017, Statistik Politik 2017, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017, Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pemberitaan media massa.

“Dari sisi kinerja ekonomi, hampir t idak bisa dibedakan antara provinsi yang potensi SARA-nya tinggi dengan yang rendah. Beda yang paling mencolok ialah tingkat kebahagiaannya sebagaimana data yang dirilis BPS,” ujar Darmawan.

Politik SARA Hantui Provinsi Bahagia Tabel perbandingan kinerja kesejahteraan skala provinsi antara provinsi dengan potensi SARA tinggi dan yang rendah. Dinukil dari kajian GANDI bertajuk Daerah Potensi SARA dan Pilkada 2018 yang dirilis awal Mei

Berdasarkan Indeks Kebahagiaan 2017 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku Utara merupakan provinsi yang paling bahagia di Indonesia. Provinsi tersebut memiliki Indeks Kebahagiaan 75,68 disusul kemudian oleh Maluku (73,77), Sulawesi Utara (73,77), Kalimantan Timur (73,57) dan Kalimantan Utara (73,33). Adapun rata-rata Indeks Kebahagiaan nasional angkanya 70,69.

Dalam IKP Pilkada 2018 Bawaslu, Maluku berada di urutan kedua sebagai provinsi paling rawan dengan skor 3,25. Bersama Kalimantan Barat (urutan ketiga) dan Papua (urutan pertama), Maluku masuk ke zona merah (skor 3-5) atau daerah yang perlu diperhatikan serius oleh penyelenggara pemilu pada Pilkada 2018.

Politik SARA Hantui Provinsi Bahagia Foto screenshot Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 tingkat provinsi yang disusun Bawaslu RI

EDITORS' PICKS

  1. Menag Lukman Hakim Minta Rumah Ibadah Tak Digunakan Jadi Alat Kampanye
  2. Aher Usulkan Gaji Kepala Daerah Naik agar Tak Korupsi, Apa Respons Mendagri?

Lebih jauh, Darmawan menuturkan, provinsi dengan potensi SARA yang tinggi ternyata memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih tinggi ketimbang provinsi yang potensi SARA-nya rendah. Kondisi serupa juga terekam di tingkat kabupaten dan kota . “Dengan kata lain, mayoritas penduduk kabupaten/kota dengan potensi SARA yang tinggi memiliki tingkat pengetahuan, kesehatan dan pendapatan yang lebih baik ketimbang kabupaten atau kota yang potensi SARA-nya rendah,” tuturnya.

Kajian GANDI juga membandingkan aksesibilitas informasi antara daerah yang potensi SARA-nya tinggi dan yang rendah. Diketahui bahwa provinsi-provinsi yang potensi SARA-nya tinggi memiliki persentase penduduk yang mengunakan ponsel dan internet lebih banyak ketimbang provinsi yang potensi SARA-nya rendah.

“Pada skala kabupaten dan kota juga tidak berbeda jauh. Dugaan kami memang terdapat kecenderungan yang saling berkaitan antara ujaran kebencian dan hoax dengan tingkat pemakaian internet. Namun, tentu ini perlu diuji lebih lanjut,” imbuh Darmawan.

Politik SARA Hantui Provinsi Bahagia LANSKAP. Pakar k omunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad (memegang mikrofon) sedang menanggapi hasi kajian GANDI dalam diskusi publik bertajuk Lanskap Politisasi SARA di sebuah kafe di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Mei 2018. Syarwi duduk diapit Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin (kiri) dan peneliti GANDI Chusdarmawan Hidayat. Foto oleh Christian Simbolon/Rappler

Politik ‘baper’

Menanggapi kajian tersebut, Nyarwi mengatakan, temuan Gandi mengindikasikan bahwa ternyata isu kelas ekonomi sudah lama tenggelam di Indonesia. “Data agregat ini setidaknya menunjukkan sentimen kelas tidak muncul. Artinya, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tinggi atau tidaknya potensi SARA. Dan kita tahu, parpol yang mengusung isu kelas-kelas sosial juga tidak laku,” ujar dia.

Lebih jauh, Nyarwi menambahkan, isu SARA merupakan isu purba yang memang paling mudah ‘digoreng’ untuk menggerakkan massa ketimbang isu kelas. Apalagi, tren global menunj ukkan bahwa penggunaan politik identitas dan SARA efektif mendongkrak posisi elektoral seorang kandidat atau partai politik.

“Siapa pun yang bisa memunculkan hal-hal yang bisa bikin baper (bawa perasaan), itu mudah diingat publik dan memang bisa menciptakan fanatisme politik. Sekarang memang terjadi pergeseran, yang emosional dan personal itu lebih dominan ketimbang rasional. Bahkan isu-isu yang sifatnya rasional pun kerap dibawa ke arah emosional,” jelasnya.

Namun demikian, Nyarwi menyayangkan jika masih ada kandidat yang secara sengaja menggunakan isu SARA sebagai strategi memenangkan pertarungan dalam Pilkada 2018. “Ibaratnya ini orang yang tidak punya alternatif dan kapasitas yang masuk ke dalam kompetisi demokrasi tanpa cara-cara yang lebih bermartarbat.”

Afifuddin mengapresiasi kajian yang dilakukan GANDI. Menurut dia, kajian tersebut bisa menjadi bahan tambahan buat Bawaslu untuk mengantisipasi maraknya politisasi SARA di Pilkada 2018. †œIsu SARA dan politik uang itu menjadi dua isu utama yang dikampanyekan Bawaslu untuk dilawan. Kalau kita salah me-manage ini, daya rusak dan daya ledaknya sangat tinggi,” ujarnya.

â€"Rappler.com

Read More Line IDN TimesSumber: Google News | Berita 24 Malut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »