www.AlvinAdam.com

Berita 24 Maluku Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

PDI-P: Bu Mega Tidak Pernah Minta Gaji ke Pemerintah

Posted by On 22.05

PDI-P: Bu Mega Tidak Pernah Minta Gaji ke Pemerintah

Ketua umum Partai PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilgub mendatang di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (04/01/2018). Terdapat cagub dan cawagub untuk lima provinsi yang disiapkan, antara lain provinsi Sumatera Utara, Papua, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.MAULANA MAHARDHIKA Ketua umum Partai PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pilgub mendatang di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (04/01/2018). Terdapat cagub dan cawagub untuk lima provinsi yang disiapkan, antara lain provinsi Sumatera Utara, Papua, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah memikirkan masalah gaji saat bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).

"Hingga saat ini, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Bu Mega dan pimpinan BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka dan tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka, apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta

Basarah meyakini prinsip yang sama juga berlaku bagi anggota dewan pengarah lainnya. Ada delapan yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf A min, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

รข€œPara tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut pun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kesemua tugasnya tidak diukur dengan sekedar persoalan gaji," kata dia.

Basarah menambahkan, sejak dilantik Presiden Jokowi sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada 7 Juni 2017 lalu, hingga lembaga tersebut berubah menjadi setingkat kementerian dengan nama BPIP tanggal 28 Februari 2018, Megawati bersama 8 anggota Dewan Pengarah lainnya belum pernah mendapatkan gaji.

Baca juga: BPIP Ingin Amandemen UUD 1945 dan Kembalikan GBHN

Begitu juga Kepala BPIP serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP, belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara.

Padahal, kata Basara h, tugas BPIP sangat padat dan kompleks karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila.

"Memang muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antar kementerian terkait. Dampaknya, hingga satu tahun berjalan, baik Dewan Pengarah, Kepala UKPPIP/BPIP, Deputi dan perangkatnya hingga Tenaga Ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja," kata dia.

Basarah menegaskan, penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP yang diteken Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tidak mungkin dibuat tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: BPIP Minta Polri Gelorakan Kembali Pancasila di Tingkat Akar Rumput

Wakil Ketua MPR ini pun meminta menteri terkait untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini.

"Setahu saya keputusan pemerintah mengenai hak-hak keuangan pejabat atau penyelenggara negara harus mela lui rapat-rapat antar kementerian terkait serta melalui persetujuan menteri keuangan," ujarnya.

Presiden Jokowi menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP pada 23 Mei lalu.

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs setneg.go.id, Minggu (27/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

Baca juga: Megawati dan Anggota BPIP Temui Kapolri di Mabes Polri

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.7 50.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

Kompas TV Gelar ini diberikan karena Megawati dinilai konsisten membangun demokrasi di Indonesia.

Terkini Lainnya

BPK Beri Sejumlah Catatan untuk Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

BPK Beri Sejumlah Catatan untuk Lapora n Keuangan Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan 28/05/2018, 11:58 WIB KPK Bekali Kejati se-Indonesia soal Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KPK Bekali Kejati se-Indonesia soal Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Nasional 28/05/2018, 11:57 WIB Jokowi: Kita Ingin Negara Peserta Asian Games Yakin Indonesia Aman

Jokowi: Kita Ingin Negara Peserta Asian Games Yakin Indonesia Aman

Nasional 28/05/2018, 11:47 WIB KPAI: Perlu Upaya Komprehensif Cegah Anak Terpapar Radikalisme

KPAI: Perlu U paya Komprehensif Cegah Anak Terpapar Radikalisme

Nasional 28/05/2018, 11:45 WIB Mengenal Stasiun Kroya, Salah Satu Stasiun Terpadat di Pulau Jawa

Mengenal Stasiun Kroya, Salah Satu Stasiun Terpadat di Pulau Jawa

Regional 28/05/2018, 11:43 WIB Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Megapolitan 28/05/2018, 11:43 WIB Berkas Perkara Dhawiya dan Pacarnya Lengkap, Keduanya Akan Dilimpahkan Kejaksaan

B erkas Perkara Dhawiya dan Pacarnya Lengkap, Keduanya Akan Dilimpahkan Kejaksaan

Megapolitan 28/05/2018, 11:35 WIB Megawati Digaji Rp 112 Juta, Lebih Besar dari Gaji Presiden

Megawati Digaji Rp 112 Juta, Lebih Besar dari Gaji Presiden

Nasional 28/05/2018, 11:29 WIB Habibie dan Pilpres 2019

Habibie dan Pilpres 2019

Nasional 28/05/2018, 11:23 WIB KPK Pastikan E-KTP yang Tercecer di Bogor Bukan Barang Bukti

KPK Pastikan E-KTP yang Tercecer di Bogor Bukan Barang Bukti

Nasional 28/05/2018, 11:21 WIB Ketua DPR Anggap KPU Kurang Bijak jika Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Ketua DPR Anggap KPU Kurang Bijak jika Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg

Nasional 28/05/2018, 11:19 WIB Dapat Opini WTP, Pejabat DKI Bersorak dan 'Standing Ovation'

Dapat Opini WTP, Pejabat DKI Bersorak dan "Standing Ovation"

Megapolitan 28/05/2018, 11:17 WIB Presiden Korsel Kemungkinan Ikut dalam Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Presiden Korsel Kemungkinan Ikut dalam Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Internasional 28/05/2018, 11:09 WIB Jakarta Utara Gelar Festival Beduk dan Gema Takbir

Jakarta Utara Gelar Festival Beduk dan Gema Takbir

Megapolitan 28/05/2018, 10:39 WIB Deddy Mizwar Proyeksikan Pantai Cidaun Menjadi Pelabuhan Samudera

Deddy Mizwar Proyeksikan Pantai Cidaun Menjadi Pelabuhan Samudera

Regional 28/05/2018, 10:33 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Malut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »