www.AlvinAdam.com

Berita 24 Maluku Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ahmad Mus yang dijerat KPK adalah cagub terkaya Maluku Utara

Posted by On 09.54

Ahmad Mus yang dijerat KPK adalah cagub terkaya Maluku Utara

Sejumlah mobil mewah terparkir di halaman kediaman Ahmad Hidayat Mus, kandidat pemilihan gubernur Maluku Utara, di Ternate pada Kamis (15/3/2018).
Sejumlah mobil mewah terparkir di halaman kediaman Ahmad Hidayat Mus, kandidat pemilihan gubernur Maluku Utara, di Ternate pada Kamis (15/3/2018). | Hairil Abdul Rahim /Beritagar.id

Ahmad Hidayat Mus, kandidat gubernur Maluku Utara yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Pulau Taliabu --yang dulu masih bagian kabupaten Kepulauan Sula, merupakan peserta paling kaya pada pemilihan gubernur (pilgub) Maluku Utara 2018.

Ahmad adalah mantan bupati Kepulauan Sula dua periode hingga 2010. Selai n berlatar pejabat, Ahmad juga membangun dinasti politik. Sejumlah adiknya menjabat bupati dan ketua DPRD Maluku Utara.

Saudara perempuan Ahmad, Alien Mus, saat ini menjabat ketua DPD Golkar dan ketua DPRD. Sementara adiknya yang lain, Aliong Mus, menjabat bupati Pulau Taliabu. Lantas Zainal Mus, yang juga dijerat KPK, adalah bupati Banggai (Sulawesi Tenggara).

Tak berhenti di sana. Beberapa adik Ahmad juga menjabat kepala dinas di Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan dinasti seperti itu, tidak heran Ahmad seperti sosok berkuasa.

Adapun data hartanya, menurut catatan situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK), Ahmad yang juga pernah menjadi ketua DPRD Kepulauan Sula memiliki kekayaan senilai Rp35,2 miliar dan U$110 ribu. Jumlah kekayaaan itu lebih sedikit dari laporan harta yang disampaikan pada 21 April 2010; sekitar Rp36,7 miliar dan U$110 ribu.

Ahmad tercatat memiliki sejumlah bidang tanah dan bangunan di sej umlah wilayah di Indonesia. Antara lain di kota Manado, Bogor, Minahasa Selatan, Jakarta Selatan, Kota Ternate, dan Kepulauan Sula.

Adapun benda bergerak seperti mobil miliknya pun kelas mewah; Toyota Land Cruiser, Toyota Aplhard, Hummer, Range Rover, dan Mercedes Benz. Ahmad juga punya perahu cepat ( speedboat).

Ahmad pun maju ke panggung pilgub bersama Rivai Umar, mantan rektor Universitas Khairun Ternate. Mereka diusung oleh Golkar dan PPP.

Kasus korupsi yang diduga menjerat Ahmad terjadi ketika masih menjabat bupati Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu belum dimekarkan menjadi kabupaten independen. Penanganan perkara korupsi ini pada awalnya digarap oleh Polda Maluku Utara yang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka termasuk Ahmad.

Di antaranya adalah Ema Sabar, Majistisa, dan Hidayat Nahumarury. Mereka ini sudah disidang dan divonis. Namun status tersangka Hidayat dan tiga tersangka lain --Zainal Mus, Lukman Umar Sangaji, Arman Sangaji, dan M Djoisangaji , gugur setelah memenangi praperadilan di Pengadilan Negeri Ternate.

KPK kemudian mengambil alih penyidikan dan penuntutan perkara yang diduga merugikan keuangan negara/daerah hingga Rp4,8 miliar. Pengambilalihan perkara kasus tersebut berdasarkan Surat KPK Nomor: R-4966/01.02/12/2016 bertanggal 15 Desember 2016.

Pengacara Hukum Ahmad, Muhammad Konoras, sempat menyatakan bakal mengajukan kembali praperadilan apabila KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka. Namun seperti diungkapkan kepada Beritagar.id, Kamis (15/3), Konoras belum tahu kapan hal itu akan dilakukan.

Konoras dan sejumlah pihak di Ternate yakin Ahmad tak bersalah. Konoras menilai kasus yang diduga menyandera Ahmad sudah selesai dengan memenangi praperadilan.

"Kan saat itu baru dimulai perintah penyelidikan, tapi di (penyidik) Polda (Maluku Utara) itu sudah menyebutkan (nama) tersangka. Sehingga penilaian hakim (Pengadilan Negeri Ternate) soal kasus Bandara Bobong itu tidak sah," katan ya.

Di sisi lain, Ahmad sejak lama sudah dikaitkan dengan dugaan korupsi. Kelompok Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda untuk Maluku Utara pernah membuat petisi agar KPK menangkap Ahmad serta mengusut tuntas praktik korupsinya.

Petisi berisi empat butir sikap itu dibuat di laman Change.org pada 2013. Menurut mereka, Ahmad telah "merampok" keuangan negara hingga Rp354 milyar selama menjabat bupati Kepulauan Sula.

Petisi itu sudah ditutup dan hanya mendapat 41 pendukung.

Sumber: Google News | Berita 24 Malut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »