www.AlvinAdam.com

Berita 24 Maluku Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Yang perlu Anda ketahui soal Pilgub 2018: latar belakang calon ...

Posted by On 00.32

Yang perlu Anda ketahui soal Pilgub 2018: latar belakang calon ...

]]> Yang perlu Anda ketahui soal Pilgub 2018: latar belakang calon kandidat dan peta koalisi

PilkadaHak atas foto AFP
Image caption Sebanyak 171 pilkada pada 201 8 terdiri dari 17 pemilihan gubernur dan 154 pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten serta kota.

Pendaftaran calon peserta 171 pemilihan kepala daerah tahun 2018, termasuk 17 pemilihan gubernur (pilgub), telah dibuka Senin (08/01), pukul 08.00. Pendaftaran akan ditutup Rabu (10/01), pukul 24.00 waktu setempat.

Ratusan figur telah mendeklarasikan niat untuk bertarung merebut kursi kepala daerah, meski belum semuanya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Di setiap 17 provinsi yang akan menggelar pilkada telah muncul lebih dari satu pasangan calon kandidat. Angka ini dapat berubah jika terdapat calon yang batal mendaftarkan diri atau dinyatakan KPUD tidak memenuhi syarat.

  • Pilkada 2018: Tak jadi calonkan Ridwan Kamil, Pilgub Jabar jadi 'medan tempur berat' bagi PDIP
  • Mengapa PDIP-PKS berseteru sengit saat Pilkada Jakarta bisa berkoalisi di Pilkada la in?
  • Pilkada Jateng: Upaya Gerindra mengulang sukses Pilkada Jakarta

Pilgub Jawa Barat tercatat sebagai pemilihan dengan jumlah pemilih dan calon peserta terbanyak, yakni empat pasangan calon.

Calon peserta pilgub di provinsi yang memiliki sekitar 32,7 juta pemilih tersebut adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption PDIP menduetkan bekas jenderal militer, TB Hasanuddin dan perwira tinggi kepolisian, Anton Charliyan, dalam Pilgub Jabar 2018.

Berbeda dengan tiga pasangan lainnya, Hasanuddin dan Anton hanya diusung satu partai, yaitu PDIP. Partai berlamba ng kepala banteng ini tak membentuk koalisi meski kandidat mereka kalah dalam dua pilgub Jabar terakhir.

PDIP juga tidak berkoalisi dengan partai manapun dalam setidaknya tujuh pilgub lainnya, termasuk Sumatera Utara, provinsi yang gagal mereka menangkan dalam dua periode terakhir.

Selain Sumut, PDIP juga akan bertarung tanpa koalisi di pilgub Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Ragam koalisi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada partai selain PDIP yang mengusung calon peserta pilgub tanpa koalisi.

Hak atas foto AFP
Image caption Meski berseberangan di sejumlah pilkada sebelumnya, pimpinan PDIP Megawati Soekarnoputri d an Ketum Gerindra Prabowo Subianto sepakat berkoalisi dalam dua pilgub 2018.

Di sisi lain, koalisi yang muncul dalam pilgub 2018 tidak mencerminkan peta politik dalam pilgub tahun lalu atau pemilu 2014.

Di Papua, Gerindra berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

Padahal Gerindra dan PDIP sebelumnya saling berseberangan, setidaknya dalam pilgub DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden 2014 lalu.

Di luar dua partai politik itu, koalisi cenderung cair.

Partai Demokrat, misalnya, berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera setidaknya di lima pilgub namun berkongsi dengan Partai Golkar di enam pilgub.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Mente ri Sosial, Khofifah Indrar Parawansa, maju ke pilgub Jatim dengan dukungan Demokrat, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura.

Ragam profesi

Jika dilihat berdasarkan profesi, maka calon peserta pilgub 2018 didominasi petahana dan mantan kepala daerah. Dari 75 figur yang telah mendeklarasikan diri, 50 orang atau 66% di antara mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Dalam catatan BBC Indonesia, lima calon peserta pilgub 2018 merupakan anggota DPR sementara tujuh figur kandidat peserta pilgub merupakan profesional, baik pengusaha, akademisi, maupun pimpinan perusahaan.

  • Presiden Jokowi perintahkan ‘TNI tak masuk kancah politik praktis’
  • Petinggi Polri dan TNI maju di Pilkada 2018, Indonesia kembali ke Orde Baru?
  • Langkah Jenderal Gatot: Antara hak dan etika berpolitik bawahan presiden

Dua profesi lain yang meramaikan pilgub 2018 adalah tentara dan polisi dengan dua pu rnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal akan maju ke pilgub Jabar, yakni TB Hasanuddin dan Sudrajat.

Sementara satu tentara lainnya adalah Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri dari TNI karena akan mencalonkan diri ke pilgub Sumut.

Tiga polisi yang akan mendaftarkan diri ke KPUD berstatus perwira tinggi aktif, yaitu Anton Charliyan, Murad Ismail (Maluku Utara), dan Safaruddin (Kalimantan Timur).

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Mantan Panglima Kostrad Edy Rahmayadi berjalan kaki menuju KPU Sumut di Medan, Senin (8/1), untuk mendaftar sebagai peserta pilgub.

Anggota KPU Hasyim Asyari mengatakan, perwira TNI dan Polri yang hendak mendaftarkan diri menjadi peserta pilka da harus menyertakan surat pengunduran diri dari institusi mereka.

"Kalau tidak terpenuhi, semuanya berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya, pencalonannya dibatalkan," kata Hasyim kepada pers di Jakarta, Senin (08/01).

Ragam pilkada

Di luar 17 pilgub, pemilihan kepala daerah 2018 juga akan berlangsung di 115 kabupaten dan 39 kota, yang akan berlangsung serentak pada 27 Juni.

Setelah pendaftaran ditutup 10 Januari mendatang, maka setiap KPUD di masing-masing daerah pilkada akan menyeleksi persyaratan yang dikumpulkan para calon, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Penetapan pasangan calon kepala daerah yang lolos seleksi pendaftaran akan dilakukan pada 12 Februari dan diikuti pengundian nomor urut peserta sehari setelahnya.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pencoblosan pilkada serentak 2018 akan dilakukan tanggal 27 Juni.

Dua tahap usai penetapan itu adalah kampanye, disertai debat publik dan laporan audit kampanye.

Pemungutan suara dijadwalkan digelar 27 Juni 2018 dan rencananya KPUD akan menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 9 Juli.

Hasil tersebut belum final karena para peserta pemilu dapat mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah syarat, antara lain diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan suara dengan selisih suara minimal 0,5% dibanding pemenang versi rekapitulasi KPUP.

Sumber: Google News | Berita 24 Malut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »