Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET Oleh: Munib Ansori Kamis, ...

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET Oleh: Munib Ansori Kamis, 23/11/2017

NERACA

Jakarta â€" Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit kepada pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga Eceran tertinggi (HET). Enggartiasto mengatakan, pencabutan izin tersebut akan dilakukan pemerintah apabila pelaku usaha tetap menjual beras di atas HET yang telah ditentukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak dua kali.

"Pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi HET dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit, setelah diberikan dua kali peringatan tertulis," kata Enggartiasto, di Jakarta, Rabu (22/11).

Enggartiasto mengingatkan para pelaku usaha agar mematuhi kebijakan HET untuk beras, sesuai Permendag Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras yang berlaku sejak 1 September 2017.

Penetapan HET beras kualitas medium, untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi sebesar Rp9.450 per kilogram, dan Rp12.800 untuk jenis premium. Wilayah Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan untuk beras kualitas medium Rp9.950 dan premium 13.300 per kilogram.

Sementara untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram dan Rp13.600 untuk beras jenis premium. Pemerintah tengah melakukan pengawasan intensif terkait datangnya perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2018, dan menyatakan bahwa harga-harga barang kebutuhan pokok (bapok) stabil dan stok mencukupi. Harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya tidak naik signifikan.

Hal tersebut disebabkan kenaikan permintaan yang tidak serentak di seluruh Indonesia, hanya di daerah-daerah yang mayoritas merayakan Natal. Kenaikan harga pada periode Desember-Januari biasanya terjadi pada komoditas hortikultura seperti cabe dan bawang karena panen yang berkurang di sentra-sentra produksi.

Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah tetap menempuh langkah-langkah antisipatif. Salah satunya dengan memantau enam daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal, yaitu Papua, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara. Pemantauan telah dimulai sejak awal bulan Oktober 2017.

"Berdasarkan hasil pemantauan di pasar rakyat, secara umum harga bapok di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya melaksanakan Natal relatif stabil. Ritel modern juga masih konsisten melaksanakan kebijakan HET," kata Enggartiasto, sebagaimana disalin dari Antara.

Dalam kesempatan lain, senada dengan Kementerian Perdagangan, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan P angan (BKP) Kementerian Pertanian Riwantoro, mengatakan, pihaknya siap memberikan sanksi kepada pelaku usaha penjualan beras jika kedapatan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan HET beras.

Menurut dia, HET beras mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan biaya lain yang ditujukan bagi pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras di tingkat eceran.

Dalam HET beras tersebut, tambah Riwantoro, pelaku usaha wajib mencantumkan label medium/premium pada kemasan dan label HET beras. Kententuan HET beras tidak berlaku bagi beras medium dan premium yang dikategorikan beras khusus.

Riwantoro mengatakan pemerintah akan menerapkan sanksi apabila para pelaku usaha beras tidak mengikuti aturan ini. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin usaha. "Penegakan hukum harus ditegakkan. Kalau tidak bisa (dijaga), bisa dijadikan objek spekulasi untuk dinaikkan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Per satuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras DKI Jakarta, Nellys Soekidi, menjelaskan, kebijakan HET beras ini perlu dilihat sebagai semangat pemerintah untuk menata manajemen perberasan sehingga berkeadilan bagi petani, pedagang dan konsumen.

"Bicara beras tidak bisa sepotong-potong, harus dari hulu ke hilir. Kalau harga terlalu tinggi, kasihan konsumen. Sedangkan kalau harga terlalu rendah, kasihan petani. Semua harus ada batasannya. Kalau tidak ada HET, bisa dibayangkan berapa harga beras pasaran. Tidak akan ada batasan di langit," ujar Soekidi.

BERITA TERKAIT

  • Dibuat Konservatif, Kemenkeu Ingin APBN 2018 Tak Direvisi
  • Industri Logam Masih Jadi Andalan Pertumbuhan - Dunia Usaha
  • Anak Usaha BMTR Raih Pinjaman US$ 153 Juta
  • Permudah Izin Investasi
  • Presiden: Ikuti Aturan Meski Setnov Minta Perlindungan
  • Ba nk Konvensional Di Aceh akan Ditutup - Perda Lembaga Keuangan Syariah

BERITA TERKAIT

Dibuat Konservatif, Kemenkeu Ingin APBN 2018 Tak Direvisi

NERACA Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan akan mengupayakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018…

Industri Logam Masih Jadi Andalan Pertumbuhan - Dunia Usaha

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan industri masih bisa terjaga, karena ditopang dari beberapa pertumbuhan industri seperti…

Anak Usaha BM TR Raih Pinjaman US$ 153 Juta

Anak usaha PT Global Mediacom Tbk (BMTR), yaitu PT MNC Kabel Mediacom (MKM) baru saja mendapat fasilitas pinjaman. Dana pinjaman…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET

NERACA Jakarta â€" Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit kepada…

DANA TRANSFER DAERAH MENINGKAT - Ironis, Kelola Anggaran Daerah Belum Efektif dan Efisien

Jakarta â€" Sejak otonomi daerah digulirkan, kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah menjadi harapan besar bagi pemerintah pusat bisa…

Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada program amnesti pajak jilid II, karena pelaksanaan perubahan Peraturan…

Berita Terpopuler

Strategi dan Implementasi Serba Terukur

Empat Pilar Ideologi ISIS

Menyoal Temuan Sementara Pansus KPK

Registrasi SIM Card Jamin Keamanan Digital Publik

Gali Potensi Pertumbuhan

T iga Kabupaten di Jateng Terapkan Obligasi Daerah - Danai Pembangunan Infrastruktur

Obligasi Sulsel Tunggu Peringkat Pefindo

MCAS Miliki 14,81% di MatchMove Indonesia - Kebut Ekspansi Bisnis

BEI dan OJK Perkuat Peran Sekuritas Non AB

Bayar Utang, Dyandra Jual Aset Anak Usaha

Sumber: Google News | Berita 24 Malut

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Terkini,5,
ltr
item
Berita 24 Maluku Utara: Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET
Izin Usaha Akan Dicabut Jika Tak Patuhi Aturan HET
http://www.neraca.co.id/securecms/gallery/201704/4542_thumb.jpg
Berita 24 Maluku Utara
http://www.malut.berita24.com/2017/11/izin-usaha-akan-dicabut-jika-tak-patuhi.html
http://www.malut.berita24.com/
http://www.malut.berita24.com/
http://www.malut.berita24.com/2017/11/izin-usaha-akan-dicabut-jika-tak-patuhi.html
true
2448888753501371967
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy